karyaku

>

ABSTRAK

Penggunaan kontrak masyarakat pada pembangunan infrastruktur dapat merupakan salah satu bentuk pendekatan yang tepat untuk negara yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, jumlah penduduk yang besar, tingkat pengangguran tinggi serta tingkat upah yang rendah. Hal itu dikarenakan pendekatan ini dapat memaksimalkan potensi suatu daerah. Dengan memadukan antara teknologi berbasis pekerja, strategi berbasis wilayah serta pendampingan dan pelatihan, sasaran yang diinginkan dari penggunaan kontrak masyarakat ini akan dapat dicapai. Sasaran tersebut berupa media alih pengetahuan dalam hal perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kemampuan dan percaya diri serta memupuk rasa memiliki masyarakat setempat.

Indonesia telah mengenal kontrak masyarakat sejak tahun 1995 dengan menerapkan tiga pola pelaksanaan yang dibedakan berdasarkan bentuk penyaluran dana pembangunan. Pola-pola tersebut berupa dana disalurkan dan diatur langsung oleh masyarakat, dana disalurkan melalui rekening kontraktor namun masyarakat dilibatkan di semua tahapan identifikasi dan pemilihan kontraktor, serta dana disalurkan melalui rekening organisasi yang mewakili dan mengatasnamakan masyarakat serta bekerja bersama masyarakat. Pola-pola ini terbentuk karena dilatarbelakangi oleh batasan kemampuan yang dimiliki masyarakat dan daerahnya. Permasalahan–permasalahan yang dihadapi selama kontrak masyarakat berlangsung dapat mengindikasikan bahwa kontrak masyarakat tidak berjalan efektif. Dengan melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap permasalahan yang timbul di sepanjang fase kontrak berdasarkan sumber dan jenis permasalahan, maka akan diperoleh alternatif langkah-langkah penanggulangan yang tepat agar permasalahan serupa tidak muncul di masa yang akan datang

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern., kebutuhan akan berbagai fasilitas pendukung kegiatan hidup juga semakin.meningkat. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya intensitas pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di berbagai sektor, mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangtman-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah.peribadatan dan jaringan layanan air bersih, yang kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal. Dengan luasnya cakupan layanan publik tersebut, maka peran infrastruktur dalam mendukung diva nika suatu negara menjadi sangatlah.penting artinya. Adalah suatu hal yang umum bila kita mengkaitkan pertumbuhan eknomi dan pembangunan suatu negara dengan pertumbuhan infrastruktur di negara tersebut. Berbagai laporan badan dunia seperti World Bank, menekankan pentingnya peran.infrastruktur dalam pembangunan negara, dan bagaimana negara-negara di dunia melakukan investasi di sektor tersebut. Sayangnya pembangunan infrastruktur juga, seperti halnya dengan proyek-proyek konstniksi lainnya, selalu dibayangi oleh risiko.kegagalan. Semakin besar proyek infrastruktur yang ditangani, semakin besar pula tantangan risikonya. Studi yang dilakukan di University of Aalborg menunjukan bahwa dalam sejarahnya proyek-proyek infrastruktur berskala besar. berpotensi terancam cost overruns dan berbagai risiko lainnya. Namun demikian hal ini.tampaknya tidak menghalangi pemerintah dan para pengambil keputusan publik untuk senantiasa berinvestasi dalam proyekproyek.infrastruktur besar..Dewasa ini, peran pelayanan masyarakat melalui investasi di sektor infrastruktur sedikit demi sedikit telah bergeser dari peran.dominan pemerintah menjadi partisipasi swasta. Beratnya beban pendanaan bagi pembangunan baru maupun pemeliharaan fasilitas.infrastruktur tidak dapat ditanggulangi oleh kemampuan pemerintah dalam mengimbangi kebutuhan akan infrastruktur yang semakin.meningkat. Pegeseran ini tentunya berdampak pada perubahan peran dan konsekuensi (risiko) yang dihadapi oleh masing-masing pihak pelaku pembangunan infrastruktur..Di Indonesia, peningkatan peran swasta dalam sektor pembangunan infrastruktur lewat berbagai skema pendanaan dan kerjasama tentunya harus diikuti pula dengan kesadaran terhadap potensi risiko dan kemampuan yang sesuai dalam.mengelolanya. Dalam konteks ini, analisis dan manajemen risiko pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur sudah mulai

dilakukan, meskipun pada umumnya masih sangat terbatas pada aspek ekonomi dan pendanaannya saja. Dan hat ini tentunya tidak cukup. Para pelaku dalam proyek infrastuktur harus pula mampu menerapkan manajemen risiko dal am semua aspek proyek, termasuk risiko pada tahap konstruksi.Sebelum kita membahas risiko proyek konstruksi infrastruktur, ada baiknya kita mengulas kembali secara singkat makna dan beberapa prinsip dasar manajemen risiko.

PEMBAHASAN

KEBIJAKAN pemerintah Indonesia di sektor infrastruktur terkesan setengah hati. Sasaran pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak, patut dipersoalkan. Pasalnya, hingga kini, mayoritas rakyat belum merasakan manfaat besar dari megaproyek infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah.,pelabuhan udara atau proyek infrastruktur lain yang tak punya nilai tambah bagi kepentingan masyarakat.Banyak,” ujar Heru Dewanto, pemerhati infrastruktur. Menurut Heru, pembangunan infrastruktur saat ini terkesan sentralistis. Meskipun saat ini Indonesia telah memasuki era otonomi daerah, kebijakan pembangunan infrastuktur terkesan belum merata. “Ini pasti ada yang salah, focus pembangunan infrastuktur hanya bertumpu di Pulau Jawa, padahal masyarakat di pulau lain harus merasakan pula

manfaat pembangunan infrastruktur,” ujar dia.Akibatnya, yang terkena beban akibat proyek pembangunan infrastruktur itu pun adalah warga di Pulau Jawa. Mulai dari masalah pembebasan tanah yang tak adil, lokasi proyek yang tidak mengindahkan rencana tata ruang wilayah, dsb.“Pokoknya, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak memiliki sense of public,” ujar Aviliani, peneliti Indef kepada Suara Publik.Buntutnya, lagi-lagi wong cilik yang harus mendapat kesulitan. Harga tanah yang dijual pun jauh dari nilai jual objek pajak. Kecuali itu, mereka pun terpaksa harus menyingkir dari lokasi tempat proyek infrastruktur yang akan dibangun.Di lain pihak, pemerintah kebat-kebit mencari dana untuk membiayai infrastruktur. Menurut Heru Dewanto, dari proyeksi yang dibuat para teknokrat pemerintah, berpusat di Pulau Jawa, lanjut Djoko, itu dapat dipahami karena kehidupan sosial-ekonomi negara, sebagian besar berada di pulau ini.komponen ini, lanjut dia, masyarakat perdesaan lebih memiliki akses ke pasar, memiliki air irigasi yang lebih terjamin,dan memiliki sumber air minum yang lebih terjamin sebagai dasarnya, sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.Tujuan program kompensasi BBM bidang infrastruktur itu sangat ideal. Apalagi, memberikan aksesibilitas kepada masyarakat perdesaaan dan mengurangi pengeluaran masyarakat dan meningkatkan peran serta dan meningkatan pendapatan publik melalui kegiatan konstruksi dan industri konstruksi.Persoalannya kemudian, adakah pertumbuhan infrastruktur itu bisa berjalan positif

gambar resiko

gambar Proyek

referensi gambar: http://michellehyunanda.blogspot.com/2009_06_01_archive.html

http://anggelaidnir.blogspot.com/

www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen.../4manajemenrisikoproyek